Article Sidebar

Submitted
September 17, 2025
Accepted
October 3, 2025
Published
October 3, 2025
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 267 Download : 193

Main Article Content

Abstract

This study examines the effectiveness of Law No. 16 of 2019 in preventing child marriage in Situbondo Regency from the perspective of maslahah (public interest). Although the regulation stipulates a minimum age for marriage, the number of marriage dispensation cases has actually increased following the amendment. Child marriage is considered to have complex negative impacts biological, psychological, and social thus requiring an evaluation of the law’s effectiveness, particularly within the framework of maqasid al-shariah. This research adopts a combined normative and empirical approach. The normative approach analyzes relevant legislation, especially Law No. 16 of 2019 as the revision of Law No. 1 of 1974 on Marriage, and explores the concept of maslahah in Islamic law. Meanwhile, the empirical approach assesses the implementation and effectiveness of the law in practice through field data collection from government officials and related institutions. The analysis techniques applied include descriptive, comparative, evaluative, and maslahah-based assessments. The findings reveal that economic conditions, local culture, low levels of education, and social control are dominant factors driving parents to marry off their children at an early age. From the perspective of maslahah, the existence of this law provides positive values in terms of child protection (maslahah daruriyyah), delaying marriage age to foster quality families (maslahah hajiyyah), and raising community awareness about the importance of ideal marriage age (maslahah tahsiniyyah). The conclusion is that although Law No. 16 of 2019 is normatively in line with the principles of maqasid al-shariah particularly the protection of life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-‘aql), and lineage (hifz al-nasl) its effectiveness in preventing child marriage in Situbondo Regency remains suboptimal. Therefore, synergy between regulation, law enforcement, and community empowerment programs is needed to achieve comprehensive child protection.


[Penelitian ini mengkaji efektivitas UU No.16 Tahun 2019 dalam mencegah perkawinan anak di wilayah Kabupaten Situbondo dari perspektif maslahat. Meskipun regulasi telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, angka dispensasi kawin justru meningkat pasca perubahan UU. Praktik perkawinan anak dinilai menimbulkan dampak negatif yang kompleks, baik dari aspek biologis, psikologis, maupun sosial, sehingga diperlukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut, khususnya dalam kerangka maqasid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, terutama UU No.16 Tahun 2019 sebagai revisi atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta mengkaji konsep maslahat dalam hukum Islam. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menilai implementasi dan efektivitas undang-undang tersebut dalam praktik, melalui pengumpulan data lapangan dari aparat pemerintah dan institusi terkait. Teknik analisis yang diterapkan meliputi analisis deskriptif, komparatif, evaluatif, dan kajian maslahat. Hasil menunjukkan bahwa kondisi ekonomi, budaya lokal, rendahnya tingkat pendidikan serta kendali sosial menjadi faktor dominan yang mendorong orang tua untuk menikahkan anak diusia muda. Dari perspektif maslahat, keberadaan UU ini memiliki nilai positif dalam hal perlindungan anak (maslahah daruriyyah), penundaan usia kawin demi terciptanya keluarga yang berkualitas (maslahah hajiyyah), dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya usia ideal untuk menikah (maslahah tahsiniyyah). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun secara normatif UU No.16 Tahun 2019 telah sejalan dengan prinsip maqasid al-syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), dan keturunan (hifz al-nasl), namun efektivitasnya dalam mencegah perkawinan anak di Kabupaten Situbondo masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan program pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan anak secara menyeluruh.]

Keywords

Efektivitas UU No.16 Tahun 2019 Perkawinan Anak Situbondo Maslahat

Article Details

License

Copyright (c) 2025 Husnul Ma'arif (Author)

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
How to Cite
Efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 terhadap Pencegahan Perkawinan Anak di bawah Umur yang Beragama Islam pada Masyarakat Kabupaten Situbondo Perspektif Maslahat. (2025). SiRad: Pelita Wawasan, 243-264. https://doi.org/10.64728/sirad.v1i3.art5
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

How to Cite

Efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 terhadap Pencegahan Perkawinan Anak di bawah Umur yang Beragama Islam pada Masyarakat Kabupaten Situbondo Perspektif Maslahat. (2025). SiRad: Pelita Wawasan, 243-264. https://doi.org/10.64728/sirad.v1i3.art5

References

  1. Adawiyah, R. (2021). Analisis Batas Usia Perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan). Vol. 21(2), 256–278. https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711
  2. al-Buthi, M. S. R. (1997). Dhawabit al-Maslahah fi as-Syari’ah al-Islamiyyah. Mu’assasah ar Risalah.
  3. Al Maraghi, A. M. (1993). Tafsir Al-Maragi terj. Bahrun Abu Bakar, dkk (Cet. ke II). Karya Toha Putra.
  4. al Santhiqi, M. al A. bin M. al M. (2004). Mudzakkirah fi Ushul al Fiqh. Maktabh al Ulum wa al Hukm.
  5. al-Syatibi, I. B. M. B. M. A.-L. (1997). Al-Muwafaqat, Ditahqiq Oleh Abu Ubaidah Masyhur Bin Hasan Ali Salman: Vol. I. Dar Ibn Affan.
  6. al-Zuhaili, W. (1999). Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh. Dar al-Fikr al Mu’ashir,.
  7. Ali, A. (2010). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence): Vol. Vol. 1. Kencana.
  8. Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implemetasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Binamulia Hukum, Volume: 11, Nomor: 1, 59–68. https://doi.org/10.37893/jbh.V11i1.673
  9. Anwar, W. A., Wahyu Sururie, R., Fautanu, I., Makkulau Wahyu, A. R., & Yaekaji, A. (2024). Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 22(1), 45–69. https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362
  10. Az-Zuhaili, W. (2013). Tafsir Al-Munir terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Cet.ke. 1). Gema Insani.
  11. Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo. (t.t.). Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Situbondo, 2017 [Situbondokab.bps.go.id]. Tenaga Kerja. https://situbondokab.bps.go.id/statictable/2019/07/30/613/jumlah-penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-di-kabupaten-situbondo-2017.html
  12. Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. (2018, Februari 13). Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Kawin Pertama, 2017 [Pasuruankota.bps.go.id]. Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. https://pasuruankota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTc0NSMx/persentase-penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-yang-pernah-kawin-di-jawa-timur-dirinci-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-kawin-pertama--2017.html
  13. Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. (2019, Juli 4). Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Kawin Pertama, 2018 [Pasuruankota.bps.go.id]. Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. https://pasuruankota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjQ0MCMx/persentase-penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-yang-pernah-kawin-di-jawa-timur-dirinci-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-kawin-pertama--2018.html
  14. Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. (2021, Januari 18). Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas di Jawa Timur yang Pernah Kawin Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Umur Kawin Pertama , 2020 [Pasuruankota.bps.go.id]. Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan. https://pasuruankota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjgxMiMx/persentase-penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-di-jawa-timur-yang-pernah-kawindirinci-menurut-kabupaten-kota-umur-kawin-pertama-2020.html
  15. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024, Mei). Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas di Jawa Timur yang Pernah Kawin Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Umur Kawin Pertama , 2023 [Jatim.bps.go.id]. Kependudukan dan Migrasi. https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzEwNSMx/persentase-penduduk-perempuan-usia-10-tahun-ke-atas-di-jawa-timur-yang-pernah-kawin-dirinci-menurut-kabupaten-kota--umur-kawin-pertama---2023.html
  16. Bakri, A. J. (1996). Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi. Raja Grafindo Persada.
  17. Berita Situbondo. (2021, September 13). Ketua TP-PKK Situbondo Sosialisasikan Bahaya Menikah Dini Di Wilayah Timur Situbondo [Berita.situbondo.go.id]. Official Media & Information. https://berita.situbondokab.go.id/berita/ketua-tp-pkk-situbondo-sosialisasikan-bahaya-menikah-dini-di-wilayah-timur-situbondo
  18. Daeng M, Mohd. Y., Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & saragih, G. M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Dalam Pergaulan Masyarakat. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 5(2). https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13306
  19. Dewi Mahayogi, N. P. T., Rahayu, L. R., Sulandari, S., & Putu Surya Wedra Lesmana. (2025). TANTANGAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI INDONESIA. Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi, 16(01), 116–123. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.21866
  20. Dewi Mahmudah, U., Iftitah, A., & Alfaris, Moh. (2022). Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini. Jurnal Supremasi, 12(1), 44–58. https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838
  21. Diskominfo. (t.t.). Buku Statistik Sektoral [Https://web.situbondokab.go.id]. https://web.situbondokab.go.id/uploads/Buku%20Statistik%20Sektoral%20Kabupaten%20Situbondo%20Tahun%202023_1702863638.pdf
  22. Gaffar, A., Rusdi, M. A., & Akbar, A. (2021). Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad dengan Pendekatan Interkoneksitas Maslahah. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(1), 83–98. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.3731
  23. Hamka. (2007). Tafsir Al-Azhar. Kerjaya Print Pte Ltd.
  24. Haniyfa, R. S., Nurfajar, A. P., Shihab, A. S., Rizki, M. N., & Maulana, M. R. (2019). Studi Terhadap Fenomena Nikah Muda di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Jurnal KSM Eka Prasetya UI, vol 1(8).
  25. Hayat, A. S. R. (2020). Formula Pemeliharaan Juwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, IX(I), 115–141. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.195
  26. Hidayat, T. (2022). Tinjauan Saad al-Dzari’ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 5(1), 56. https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.12271
  27. Hidayatullah, P. (2017). Panjhak Sebagai Agen Pengembang Karakter Budaya dalam Masyarakat Madura di Situbondo. Jantra: Jurnal Sejarah dan Budaya, Vol. 12(2).
  28. Huda, K. (2023, Situbondo, Mei). Wawancara [Komunikasi pribadi].
  29. Indrawati, S., & Santoso, A. B. (2020). Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Amnesti: Jurnal Hukum, 2(1), 16–23. https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804
  30. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
  31. Jawapes. (2021, September 15). Cegah Pernikahan Dini, DPPKB Situbondo Bersama TP PKK Lakukan Penyuluhan KB. Jawapes. https://www.jawapes.or.id/2021/09/cegah-pernikahan-dini-dppkb-situbondo.html
  32. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jatim. (2021, September 23). Kemenag Situbondo Launching Komitmen Dukung Pencegahan Pernikahan Dini Guna Wujudkan Situbondo Kabupaten Layak Anak [Jatim.kemenag.go.id]. Berita. https://jatim.kemenag.go.id/berita/525674/kemenag-situbondo-launching-komitmen-dukung-pencegahan-pernikahan-dini-guna-wujudkan-situbondo-kabupaten-layak-anak
  33. Khalaf, A. W. (1994). Kaidah-kaidah Hukum Islam, (terj.) Noer Iskandanr dan Moh. Tholhah Mansur (cet. ke-V). Raja Grafindo.
  34. Khalimi, A. (2021). Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maslahah. Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law, 1(2).
  35. Koto, A. (2018). Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh. Raja Grafindo Persada.
  36. Kurniawati, R. D. (2021). Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). Journal Presumption of Law, 3(2), 160–180. https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505
  37. Laksono, A. S. (2021). Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana ditinjau dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UNES Journal of Swara Justisia, 5(1), 113. https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1.203
  38. Maftukhin. (2023, Situbondo, Mei). Wawancara [Komunikasi pribadi].
  39. Manan, A. (2005). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Prenada Media Group.
  40. Mandhur, A. al F. J. M. bin M. I. (1424H/2003M). Lisan al-Arab (Vol. 2). Dar Alam al-Kutub.
  41. Mardiasmo. (2018). Perpajakan (edisi terbaru 2018). Andi.
  42. Miswanto, A. (2018). Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam (1 ed.). Magnum Pustaka Utama dan Unimma Press.
  43. Muhammad Al-Ghazali, A. H. (1997). Al-Mustasfa (Vol. 1). Mu’assasah ar Risalah.
  44. Mukri, Moh. (2011). Paradigma Maslahat dalam pemikiran al-Ghazali. Nawesea Press.
  45. Munawaroh, S. (2015). Kiai Pada Masyarakat Desa Kota Madura. Jantra: Jurnal Sejarah dan Budaya, 10(1), 91–101.
  46. Musdhalifah. (2022). Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan di bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo). Hakam: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, vol 6(2), 108–123. https://doi.org/10.33650/jhi.v6i2.4747
  47. Opwis, F. (2005). Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory. Islamic Law and Society, 12(2), 182–223. https://doi.org/10.1163/1568519054093699
  48. PA Situbondo. (2021, Oktober). Cegah Perkawinan Usia Anak, Pengadilan Agama Situbondo adakan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak [Badilag.mahkamahagung.go.id]. Berita. https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/cegah-perkawinan-usia-anak-pengadilan-agama-situbondo-adakan-sosialisasi-pencegahan-perkawinan-usia-anak
  49. Pengadilan Agama Situbondo, P. A. S. (2018). Laporan Tahunan 2017 (hlm. 1–110). Pengadilan Agama Situbondo. https://www.pa-situbondo.go.id/images/file_manager/LAPTAH
  50. Pengadilan Agama Situbondo, P. A. S. (2019a). Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 (hlm. 1–72). Pengadilan Agama Situbondo. https://mail.pa-situbondo.go.id/images/file_manager/LAPTAH
  51. Pengadilan Agama Situbondo, P. A. S. (2019b). Laporan Tahunan 2018 (hlm. 1–100). Pengadilan Agama Situbondo. https://www.pa-situbondo.go.id/images/file_manager/LAPTAH
  52. Pengadilan Agama Situbondo, P. A. S. (2020). Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 (hlm. 1–127). Pengadilan Agama Situbondo. https://www.pa-situbondo.go.id/transparasi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan
  53. Pengadilan Agama Situbondo, P. A. S. (2021). Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 (hlm. 1–110). Pengadilan Agama Situbondo. https://www.pa-situbondo.go.id/transparasi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan
  54. Pengadilan Agama Situbondo, P. A. S. (2022). Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 (hlm. 1–112). Pengadilan Agama Situbondo. https://www.pa-situbondo.go.id/transparasi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan
  55. Peters, A. A. G., & Siswosoebroto, K. (1988). Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum (Cet.1). Pustaka Sinar Harapan.
  56. Rahmatullah, A., & Prayono, A. A. (2016). Menciptakan Generasi Muda tanpa Pernikahan Dini di Kabupaten Situbondo. Forum Ilmu Sosial, vol 43(2), 169–175. https://doi.org/10.15294/fis.v43i2.9357
  57. Sarwoto. (1991). Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Ghalia Indonesia.
  58. Sekretariat Jenderal MPR RI, S. J. M. R. (2025, Januari 14). Pencegahan Pernikahan Usia Dini Harus Konsisten Ditingkatkan. MPR Rumah Kebangsaan. https://mpr.go.id/berita/Pencegahan-Pernikahan-Usia-Dini-Harus-Konsisten-Ditingkatkan#
  59. Shihab, M. Q. (2005). Tafsir al-Misbah. Lentera Hati.
  60. Sitorus, I. R. (2020). Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah. Jurnal Nuansa, Vol. XIII, No. 2, 190–199.
  61. Soekanto, S. (1975). Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
  62. Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (1 ed.). Raja Grafindo Persada.
  63. Soekanto, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet. 16). PT Raja Grafindo Persada.
  64. Subaki, A., & Khafid, A. (2025). Reinterpretasi Hifz al-Nasl menurut At-Tahir bin Asyur dan Relevansinya terhadap Konsep Ketahanan Keluarga. Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, 6(1). https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1489
  65. Sukadi, I., Banoet, C. G. R., & Amilia, Z. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Di bawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah. EGALITA : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 19(2), 97–114. https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726
  66. Syafi’i, R. (1999). Ilmu Ushul Fiqh. CV Pustaka Setia.
  67. Syamraeni, Sholichah, H., & Al Fajar, A. H. (2024). Transformasi Nilai Religius di Era Digital: Analisis Literatur Berdasarkan Tujuan Hifz al-Aql. Socio Religia, 5(2), 93–110. https://dx.doi.org/10.24042/sr.v5i2.25552
  68. Tim Penerjemah Al-Qu’ran UII. (1991). Al-Quran dan Tafsir. UII Press.
  69. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. https://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf
  70. Utsman, S. (2009). Dasar-dasar sosiologi hukum: Makna dialog antara hukum & masyarakat: dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research) (Cet. 1). Pustaka Pelajar.
  71. Wiyata, A. L. (2013). Mencari Madura (Cet.I). Bidik-Phronesis Publishing.
  72. Yanggo, C. (2002). Problematika Hukum Islam Kontemporer (Cetakan Ke 3). Pustaka Firdaus.
  73. Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3(1), 27–36. https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24
  74. Zen, M. A. D. (2019). Dampak Pernikahan Karena Dijodohkan Terhadap Tercapainya Keluarga Sakinah (Studi Kasus Terhadap Tradisi Bhebekalan DI Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo) [Tesis]. Institut Agama Islam Negeri Kediri.